jurnalbandungraya.com – Kota Bandung, Laskar Merah Putih BPI dan Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia atau IPJI Jawa Barat, mengadakan acara diklat bersama pada 5 September 2017. Dalam acara yang berlangsung di Hotel Horison Bandung ini, Pemateri yang berasal dari tim Saber Pungli Kejati, KPK, dan Polri menjelaskan secara global tentang tindak pidana korupsi dan juga upaya memeperkecil kemungkinan adanya tindak pidana korupsi. Kegiatan yang pertama kalinya mengkolaborasikan ketiga lembaga masyarakat tersebut diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari perwakilan anggota dari Laskar Merah Putih, BPI, dan IPJI se-Jawa Barat.
“Kalau saat ini, tidak terfokus kepada topik yang diangkat ataupun salah satu kasus yang diangkat ya. Kita hanya global saja, global saja, kita bersinegri bersama-sama dengan tiga lembaga ini untuk kedepan bisa terus bekerja sama dan memperkecil tindak pidana korupsi khusunya di Jawa Barat seperti itu.” Ujar Upur Purba selaku Ketua Laskar Merah Putih Mada Jabar.
“Kita juga akan mempelajari teknis-teknis dari pengumpulan bahan keterangan, tindak pidana korupsi, karena korupsi ini adalah kejahatan yang ordinari scream gitu ya, jadi tidak mudah untuk mengungkapnya.” Ujar Yunan Perwira selaku Ketua BPI Jabar.
Acara yang bertujuan untuk mengerahkan seluruh element masyarakat di Indonesia khususnya yang mengikuti diklat hari bersama KPK ini, agar peduli dan dapat turut serta bersama pemerintah berkolaborasi dalam mencegah juga memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Kita mencoba, IPJI mencoba ikut bukan hanya peduli masuk sampai sejauh mana kemampuan Jurnalis-jurnalis kita untuk mensikapi hal ini terkait dengan pemberantasan korupsi aja yang jelas.” Dra. Ai Mulyani, M.Pd selaku Ketua IPJI Jawa Barat.
Pihak IPJI sendiri sebagai organisasi profesi Jurnalis diharapkan menjadi control public bagi kasus tindak pidana korupsi, juga diharapkan para Jurnalis lebih memahami lagi tentang konteks tindak pidana korupsi.
“KPK juga udah menyampaikan supaya menghindari upaya-upaya kita yang merenguti uang yang diberikan Negara melalui APBN ataupun APBD. Ujar Kombes Pol. Drs. Ricky F. Wakanno selaku Wadir BINMAS, Baharkam Polri.
“Ranking korupsi di Jawa Barat itu stup tinggi. Nah, ini tidak bisa hanya dengan cara penggunaan penegakan hukum saja. Tetapi harus dilaksanakan secara komprehensif dari unsur pencegahan kemudian pola preemtif kemudian peran serta masyarakat serta adanya kontribusi masukan bagaimana tata kelola pemerintahan dengan baik khusunya dari aspel anggaran.” Ujar KOMBES Pol. Drs. Erwin C. Rusmana, SH., M.HUM. selaku Anjak Madya Bidang BINMAS, Baharkam Polri.
Pembina PPI menuturkan seiring dengan rangking korupsi di Jawa Barat yang tinggi langkah penegakan hukum saja tidak cukup, perlu adanya langkah penjegahan juga harus dilakukan. Diharapkan dengan terselenggaranya acara ini masyarakat lebih memahami lagi peranannya dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Tonton via vidio.com
Tonton via youtube
